Partisipasi Politik, bukan Bencana Politik

 
Dimuat di Harian Serambi Indonesia, 30 April 2016

APA kabar partisipasi politik rakyat? Sepertinya kian hari kian progres saja. Memang sudah menjadi konsekuensi terhadap terbukanya keran demokrasi, dimana ketika pada masa orde baru situasi Indonesia dianggap ‘aman-aman’ saja (karena minimnya aktivitas politik yang ditakutkan akan mengganggu stabilitas politik dan keamanan), namun oleh sebagian pihak kini aktivitas politik masyarakat justru dicap sudah kebablasan. Pemogokan buruh di berbagai wilayah dalam jumlah yang tidak sedikit, juga aksi protes masyarakat dan pedagang menyangkut sengketa lahan dan penggusuran, belum lagi demonstrasi mahasiswa dalam merespon isu dan kebijakan publik, yang kesemuanya bahkan dapat terjadi dalam waktu serentak. Kemarahan dan upaya-upaya penuntutan hak oleh masyarakat—terutama mereka yang berasal dari golongan menengah ke bawah—di suatu wilayah dapat menular dengan mudah dan cepat ke berbagai wilayah lain di Indonesia, menjadi aksi besar-besaran yang bersifat nasional. Meskipun masih dipertanyakan, apakah kondisi ini murni berasal dari masyarakat Indonesia yang mulai sadar dengan ketertindasan dan kondisi sosial ekonomi, atau adanya unsur kepentingan politik pragmatis yang men-setting kondisi ini.

Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik masyarakat sesungguhnya dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas politik, integritas kehidupan politik, atau kepuasan warga negara. Ketika masayarakat melakukan protes melalui tindakan demonstrasi, mogok, dan perusakan; sementara pemerintah merespon hal ini dengan melakukan penangkapan aktivitis politik dan menyiksa mereka. Dari gambaran keadaan itu dapat dilihat bahwa sistem politik di negara tersebut tidak stabil.  Pemerintah yang korup menyebabkan kehidupan politik menjadi tanpa integritas, dan akibatnya masyarakat yang tidak puas dengan kondisi yang ada melakukan protes (Budiyanto, 2004).

Lagi pula, dalam periode-periode tertentu, kondisi yang demikian bukan suatu hal yang baru, mengingat besarnya pergolakan masyarakat Indonesia pada 1965 dikarenakan situasi sosial, ekonomi dan politik Indonesia yang juga tidak stabil hingga mampu menggoyang kursi kepresidenan Soekarno, Peristiwa Malari, juga yang paling populis Aksi Mahasiswa 1998 hingga mampu menjatuhkan Presiden Soeharto. Kesemuanya berangkat dari akumulasi penderitaan rakyat yang sepertinya sudah berusaha bersabar terhadap pemerintahan yang tetap saja tak mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Di berbagai kesempatan, moralitas dan kesadaran ‘nyata’ terhadap partisipasi politik masyarakat juga menjadi perdebatan. Bahwa aksi-aksi dan demonstrasi masyarakat maupun mahasiswa yang berujung ricuh dan anarkis menyebabkan para pelaku aksi pada posisi tersudutkan. Mereka dipersalahkan, karena tindakan mereka yang—jika dinilai dari segi moral—dianggap negatif lebih menjadi sorotan dibanding tujuan dan dan hal-hal yang sedang mereka perjuangkan. Bukannya menyedot simpati dan dukungan, mereka malah dihujat.

 

Benar bahwa, evolusi politik di negara-negara berkembang tak akan dapat menghindari situasi kekerasan dan ketidakstabilan politik serta kekacauan. Lalu, bagaimana sepatutnya masyarakat memposisikan diri ditengah keran demokrasi yang terbuka luas, serta pada situasi seperti yang digambarkan Samuel P. Huntington (2003:5-6) sebagai dampak perubahan sosial dan ekonomi—berupa pertumbuhan kota, peningkatan kemampuan membaca dan menulis serta pendidikan, industrialisasi, meluasnya lingkup komunikasi massa—yang telah meningkatkan kesadaran dan tuntutan politik serta memperluas partisipasi politik, namun di sisi lain lembaga-lembaga politik malah berkembang sangat lamban, pemerintahan tidak efektif dan tidak memiliki wewenang?

Pada dasarnya, partisipasi politik warga negara merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan demokrasi yang ideal. Bagaimanapun, fungsi input dalam sistem politik berupa dukungan dan tuntutan merupakan tanggung jawab warga negara, mengingat pemerintah bukanlah dewa atau manusia yang memiliki indera keenam yang dapat membaca isi hati dan pikiran masyarakat, apabila tidak disuarakan. Demikian juga pelaksanaan kontrol terhadap kebijakan beserta pelaksanaannya juga membutuhkan kontribusi masyarakat, dengan pertimbangan bahwa sebaik-baiknya pemerintah juga adalah manusia yang memungkinkan untuk melakukan kesalahan sehingga membutuhkan pihak-pihak yang mengawasi.

Namun ironisnya, perluasan partisipasi politik yang selama ini terjadi terkadang dianggap justru menjadi bencana. Meluasnya kesadaran politik menyebabkan meluasnya partisipasi dan keterlibatan berbagai kelompok di dalam politik, bukan hanya mahasiswa, tetapi juga buruh, pengusaha, birokrat, militer, bahkan kalangan ulama, akademisi, dan dsb. Hal ini tentu saja merupakan suatu signal positif. 

Sayangnnya, partisipasi politik yang berkembang pesat ini terpolarisasi dan tidak terintegrasi. Setiap kelompok memang merespon isu yang sama, namun masing-masing menggunakan cara yang berbeda-beda dan menganggapnya sebagai cara yang paling tepat, meskipun jika cara tersebut mengorbankan kepentingan yang lebih pokok. Sehingga partisipasi politik bukan menjadi suatu kekuatan untuk mendobrak sistem, bukan menjadi nilai tawar dalam perumusan-perumusan kebijakan, tapi malah menjadi ajang konflik bahkan antar-sesama masyarakat. Hal terburuk dari ini adalah tidak jarang partisipasi politik justru tak mampu membuahkan hasil apapun.

 

Rakyat tentu saja berhak marah terhadap sistem dan pemerintahan yang tidak memihak. Rakyat bahkan harus melawan. Menjustifikasi kemarahan masyarakat juga bukanlah solusi. Jangan pernah menyuruh rakyat diam ketika mereka masih lapar, tanahnya dirampas dan hak-hak dasarnya dikebiri. Namun, partisipasi politik bukan sekedar sarana pelampiasan kemarahan. Kemarahan dapat menjadi suatu energi jika mampu dihimpun dan disalurkan dengan cara dan demi tujuan yang tepat. Namun, bukankah juga tidak tepat ketika masyarakat yang menyalahkan pemerintah, pada saat yang sama juga melakukan partisipasi politik yang menghancurkan diri sendiri ditambah lagi aksi yang dilakukan tanpa kapasitas orientasi dan ideologi yang jelas? Jangan sampai masyarakat berpartisipasi dalam politik namun hanya sekedar menjadi korban kepentingan elit—baik elit di pemerintahan maupun di lembaga atau serikat sendiri, atau menjadi korban pragmatisme diri sendiri. Kita telah mengeluarkan energi yang besar atas nama partisipasi politik, dihujat bahkan sampai harus mengorbankan nyawa, namun kita tidak memperoleh dan menghasilkan apa-apa selain kerusakan dan kekacauan. Belum lagi jika segala upaya yang harusnya menjadi kekuatan besar malah dipergunakan sebagian pihak untuk memperoleh keuntungan politik.

Dengan demikian, partisipasi juga harus mampu menjadi sarana untuk memberikan kontribusi dan solusi, dengan landasan serta gerak perjuangan yang kongkrit dan terorganisir dengan baik, bukan malah menjadi masalah atau menambah permasalahan yang sudah ada. Partisipasi politik juga tidak akan ada artinya jika bukan karena didasari kesadaran dan kecerdasan politik yang nyata. Berapa banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam politik, namun tidak sedikit pula yang diantaranya berpartisipasi karena dimobilisasi, sekedar taqlid buta atau didasari rasa fanatisme belaka, sehingga partisipasi dilakukan dengan mengedepankan emosi dan kebodohan, bukan karena rasionalitas. Masyarakat Indonesia selayaknya memiliki kemampuan, seperti yang diistilahkan oleh Alexis de Tocqueville, “seni mempersatukan diri” demi tetap beradab atau menjadi beradab dalam politik. Sejarah kita dan sejarah yang ada di berbagai belahan dunia telah menujukkan bahwa partisipasi politik masyarakat yang dikelola dengan baik mampu mengguncang tirani, pemerintahan korup dan borjuis-borjuis jahat. Harusnya kita belajar dari ini.

Link Online Serambi Indonesia - Partisipasi Politik, bukan Bencana Politik