Apakah Rakyat tak Berhak Marah ??

 

Lagi-lagi pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan yang dikemudian hari sekiranya akan menimbulkan pergolakan di dalam masyarakat. Padahal sebelumnya kondisi ketidakstabilan sosial, ekonomi dan politik Indonesia telah nyaris menjadi headline hampir di semua pemberitaan media, menjadi top news dalam berbagai tayangan televisi, baik itu menyangkut aksi buruh yang kian hari kian meluas dalam memnuntut upah layak, bentrokan masyarakat dan pihak kemanan mengenai sengketa agraria, kasus-kasus korupsi oleh pemerintah secara terang-terangan, Pilkada yang ricuh bahkan sampai pada taraf tewasanya warga sipil, ketidakadilan hukum, kekerasan serta krisis pangan dan harga BBM yang tak luput mengusik keresahan masayarakat.

Ada apa dengan negeri ini? Pertanyaan ini lah yang seolah tak henti-hentinya dipertanyakan dalam setiap kesempatan di berbagai diskusi, yang sepertinya hendak mencari secercah solusi. Hingga kemudian timbul nada-nada lantang untuk meminta SBY turun dari singgasananya sebagai ekspresi kekecewaan berbagai kalangan yang menganggap SBY tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan menyebabkan negara ini seolah Negara Auto-pilot.

Entah mengapa, solusi menurunkan Presiden sering dianggap sebagai solusi paling efektif ketika masyarakat luas sudah mulai ‘mengamuk’. Ya, memang saat ini terdapat suatu kondisi yang tak begitu lazim dari biasanya pada masyarakat Indonesia. Demo buruh di berbagai wilayah dalam jumlah yang tidak sedikit, juga aksi-aksi masyarakat dalam berbagai sengketa agraria, demo-demo pedagang yang seolah menuntut hak nya, belum lagi aksi-aksi mahasiswa, yang kesemuanya terjadi dalam waktu serentak, yang tertuang dalam aksi-aksi yang biasanya hanya heboh dalam suatu wilayah dan dalam kurun waktu yang relatif singkat, kini menjadi aksi besar-besaran yang bersifat nasional. Masih dipertanyakan, apakah memang masyarakat Indonesia yang mulai sadar dengan ketertindasan dan kondisi sosial ekonomi Indonesia yang semakin parah, atau jangan-jangan ada pihak-pihak tertentu yang men-setting kondisi ini.

Namun nyatanya, pergantian Presiden dari Soekarno kepada Soeharto dengan paham Demokrasi Pancasilanya, Program-program Pembangunan namun dengan menerapkan pemerintahan yang Otoriter, lalu berganti pada B.J. Habibi hingga kini Jokowi dengan semangat reformasi dan demokrasinya—tak mampu membawa perubahan signifikan terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat; sembako, sumber daya energi (BBM, listrik bahkan air), akses pendidikan dan kesehatan, lapangan pekerjaan, tetap saja masih menjadi persoalan-persoalan tak terpecahkan dalam keseharian masyarakat Indonesia. Lalu apa artinya pergantian presiden jika pun masyarakat mampu menurunkan seorang Presiden sebelum habis masa jabatannya namun tak mampu membawa perbaikan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat? Belum lagi jika pergantian presiden masih berkutat pada rezim yang sama dan masyarakat sendiri belum mampu menciptakan suatu tatanan dan formulasi yang baru yang lebih solutif dari sebelumnya.

Sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa sistem ekonomi politik kapitalisme dan neoliberalisme ikut menjadi andil (atau jangan-jangan merupakan sebab utama) kesengsaraan masyarakat Indonesia. Jika dulu hanya segelintir pihak yang berani terbuka menyatakan hal ini, namun kini di berbagai media para pakar dan politisi pun sudah tak segan-segan lagi menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak berdaulat atas sumber daya alamnya yang melimpah ruah, juga meng

enai ‘tangan-tangan’ pihak asing yang sering bermain dan mengambil keuntungan dalam ekonomi dan politik Indonesia, sehingga ada suatu mindset bahwa tak heran lagi dan tak perlu dipertanyakan mengapa masyarakat Indonesia miskin dan menderita hingga kini menimbulkan pergerakan di berbagai wilayah. Argumentasi ini menguatkan analisa bahwa sesungguhnya pemerintah Indonesia bukannya tak mampu, namun tepatnya ‘tak mau’  untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Dan di tengah kemarahan rakyat yang belum reda atas situasi bangsa ini, rasanya pemerintah kita terlalu berani untuk mengeluarkan kebijakan yang hanya akan memancing kembali kemarahan rakyat, meskipun atas berbagai kamuflase sebagai upaya rasionalisasi. Kegagalan pemerintah yang telah menimbulkan instabilitas ternyata belum juga membuka hati dan pikiran untuk secepatnya berusaha memperbaiki kondisi bangsa.

Rakyat justru harus marah, kemarahan hingga taraf membuat mereka merasa tidak memiliki cara lain selain melawan kesewenang-wenangan yang menimpa diri mereka.